PERTANAHAN


TERTIB ADMINISTRASI TANAH UNTUK MENGHINDARI

SENGKETA KEPEMILIKAN

Kelurahan atau Desa adalah ujung tombak pemerintahan yang sangat vital yang langsung berhadapan dengan warganya. Urusan apapun yang menyangkut masyatakat Kelurahan atau Desa yang menjadi rujukan, termasuk Kepengurusan soal tanah yang menjadi acuan Kelurahan untuk menginventaris Tertib Administrasi soal tanah ini. Ratusan bahkan ribuan surat yang masuk harus bener-bener dicatat dengan tertib dan baik, kalau perlu disimpan dan digandakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika warga menbutuhkan.

Surat-surat tanah bisa digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu Melalui Jual Beli, Hibah ataupun Waris, biasanya masyarakat Desa atau Kelurahan atau Adat lebih mengenal Bukti Kepemilikan Tanah berupa Dokumen Leter C. Awalnya Dokumen Leter C hanya berfungsi sebagai Catatan Desa atau Kelurahan untuk tanah yang dimiliki masyarakat adat secara turun temurun, akan tetapi masyarakat sebagai Pemegang Hak atas tanah hanya diberikan bukti berupa Leter C atau Girik atau Petok D sebagai Alat Bukti Pembayaran Pajak atas kepemilikan tanah tersebut.

Dengan penertiban administrasi diharapkan untuk masalah pertanahan senuanya bisa jelas dan nantinya tidak kesulitan ketika dibutuhkan atau akan digunakan dalam keadaan darurat. Pelaksanaan Tertib Administrasi dilakukan oleh para Perangkat Desa atau Kelurahan, yaitu administrasi pertanahan yang meliputi Pembuatan Leter C dan D tanah yang baru serta Pengarsipan Leter C dan D yang lama.

Biasanya untuk urusan tanah dalam sebuah Desa/Kelurahan dikelola oleh Kasi Pemerintahan yang dibantu oleh Kepala Dusun masing-masing yang lebih tahu soal lokasi tempat tanah berada dan ukuran luasnya, yang harus dicatat dan diadministrasikan didalam Buku Registasi Tanah Desa/Kelurahan setiap periodik.

Yang menjadi catatan penting baik Kelurahan maupun Desa harus mengetahui alih kepemilikan tanah, entah tanah pekarangan maupun persawahan termasuk asal usul tanah serta luas tanah yang kemudian berubah kepemilikannya sehingga dikemudian hari tidak ada tanah yang bersengketa.

Ada tidaknya Pologoro dan biaya ukur tanah tergantung kesepakatan masing-masing, tapi yang jelas masyarakat akan diuntungkan, jadi lebih mudah ketika mengurus surat-surat untuk digunakan pada kepentingan tertentu.

 

 

 

Iklan