GEBYAR PITULASAN
KAMI INSTITUSI KELURAHAN MENGUCAPKAN ” SELAMAT HUT RI YANG KE-72 ” DENGAN TERIRING DOA DAN HARAPAN AGAR INDONESIA TETAP JAYA MENUJU PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN MENUJU ERA BARU YANG LEBIH BAIK, … MERDEKAAA !!!
Sumber : Radar Tegal Edisi 16 Agustus 2017
Diberlakukan mulai Hari Kemerdekaan RI Tgl. 17 Agustus 2017.
Hari ini Senin 14 dan Selasa 15 Agustus 2017 diselenggarakan Program Tim Pendampingan KOTAKU – ( Kota Tanpa Kumuh ) tepat jam 14.00 Wib s/d Selesai yang bertempat di Kelurahan Limbangan Kulon.
LAYANAN ADMINISTRASI DI KELURAHAN
1. SKU – surat Keterangan Ijin Usaha
Surat ini akan menjadi sangat penting, ketika pemilik usaha dapat jatah Sidak atau Razia yang dilaksanakan Tim dari Dinas Perdagangan dan Tim Gabungan Satpol PP dan Kepolisian memeriksa Surat-surat penting Ijin Usaha. Ketika itulah Pelaku Usaha baru menyadari bahwa Ijin Usaha sangat penting peranannya, mumpung belum kebacut menyesal dikemudian hari sebaiknya Anda yang mau buka usaha untuk membuat Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/Desa setempat yang nantinya bisa untuk rujukan ijin usaha ketempat yang lebih tinggi untuk mendapatkan surat yang mempunyai legalitas dan berkejuatan hukum.
2. SKCK – Surat Keterangan Catatan Kepolisian
adalah bagi mereka yang akan bersekolah kejenjang yang lebih tinggi atau bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Surat ini akan menjadi sangat penting apabila kita ada kepentingan yang sudah kami sebutkan. Surat ini kelihatannya sangat sederhana tapi keperluan apapun tanpa dilampiri surat ini Anda pasti akan ditolak untuk mendaftar Sekolah atau di Dunia Kerja dimanapun yang Anda tuju, fungsinya sangat vital untuk mengetahui Sosok Pribadi Anda berkelakuan baik atau tidak dan peranan Desa/Kelurahan dimana Anda tinggal adalah orang yang dekat dimana rumah Anda berada dan perilaku Anda dikehidupan sehari-hari.
3. SKIH – surat Keterangan Ijin Hajatan
Adalah surat yang sangat penting kaitanya dengan keamanan kampung, artinya kalau ada apa-apa maka peranan Desa/Kelurahan akan secara otomatis mengusahakan personil keamanan berupa Hansip agar hajatan berlangsung Aman dan Tertib.
4. SKBN – surat Keterangan Bawah Nikah
Adalah surat-surat yang harus dipenuhi kedua mempelai dari masalah status, domisili asal keduanya, agar ada catatan yang kaitanya Kependudukan bahwa ada warganya yang meninggalkan kampung atau sebaliknya, sebagai dasar catatan atau pendataan penduduk.
5. SKTM – surat Keterangan Tidak Mampu
Adalah surat untuk rujukan bagi mereka yang ingin mendapatkan Bantuan dari Pemerintah, seperti Bantuan Sosial atau bantuan yang lainnya.
6. LAIN-LAIN
Seperti Surat Pengantar untuk Pembuatan KTP elektronik, Kartu Keluarga Dsb, yang nantinya sebagai rujukan ke Tingkat Kecamatan dalam hal ini PATEN ( Pelayanan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan ) atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes untuk mendapatkan Legalisasi Berkekuatan Hukum sebagai sumber kita dalam melakukan apapun untuk kepentingan diri kita dan keluarga yang sangat vital yang harus kita miliki, dari urusan kerja sampai syarat kita bertransaksi di Bank dan kepentingan lain.
Sumber : Koran Radar Tegal Edisi 11 Jumat 11 Agustus 2017.
Kelurahan atau Desa adalah ujung tombak pemerintahan yang sangat vital yang langsung berhadapan dengan warganya. Urusan apapun yang menyangkut masyatakat Kelurahan atau Desa yang menjadi rujukan, termasuk Kepengurusan soal tanah yang menjadi acuan Kelurahan untuk menginventaris Tertib Administrasi soal tanah ini. Ratusan bahkan ribuan surat yang masuk harus bener-bener dicatat dengan tertib dan baik, kalau perlu disimpan dan digandakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika warga menbutuhkan.
Surat-surat tanah bisa digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu Melalui Jual Beli, Hibah ataupun Waris, biasanya masyarakat Desa atau Kelurahan atau Adat lebih mengenal Bukti Kepemilikan Tanah berupa Dokumen Leter C. Awalnya Dokumen Leter C hanya berfungsi sebagai Catatan Desa atau Kelurahan untuk tanah yang dimiliki masyarakat adat secara turun temurun, akan tetapi masyarakat sebagai Pemegang Hak atas tanah hanya diberikan bukti berupa Leter C atau Girik atau Petok D sebagai Alat Bukti Pembayaran Pajak atas kepemilikan tanah tersebut.
Dengan penertiban administrasi diharapkan untuk masalah pertanahan senuanya bisa jelas dan nantinya tidak kesulitan ketika dibutuhkan atau akan digunakan dalam keadaan darurat. Pelaksanaan Tertib Administrasi dilakukan oleh para Perangkat Desa atau Kelurahan, yaitu administrasi pertanahan yang meliputi Pembuatan Leter C dan D tanah yang baru serta Pengarsipan Leter C dan D yang lama.
Biasanya untuk urusan tanah dalam sebuah Desa/Kelurahan dikelola oleh Kasi Pemerintahan yang dibantu oleh Kepala Dusun masing-masing yang lebih tahu soal lokasi tempat tanah berada dan ukuran luasnya, yang harus dicatat dan diadministrasikan didalam Buku Registasi Tanah Desa/Kelurahan setiap periodik.
Yang menjadi catatan penting baik Kelurahan maupun Desa harus mengetahui alih kepemilikan tanah, entah tanah pekarangan maupun persawahan termasuk asal usul tanah serta luas tanah yang kemudian berubah kepemilikannya sehingga dikemudian hari tidak ada tanah yang bersengketa.
Ada tidaknya Pologoro dan biaya ukur tanah tergantung kesepakatan masing-masing, tapi yang jelas masyarakat akan diuntungkan, jadi lebih mudah ketika mengurus surat-surat untuk digunakan pada kepentingan tertentu.
LEBE adalah Petugas Lepas di Desa/Kelurahan yang diangkat oleh Lurah/Kades setempat yang dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Tugas Lebe Sangat VITAL di Institusi Kelurahan/Desa, sehingga kadang keberadaanya sulit ditemukan, karena seorang Lebe dituntut untuk bisa mengerjakan segala macam hal, mulai dari MEMANDIKAN JENAZAH, MEMIMPIN SUATU ACARA, MEMBACAKAN DOA dan lain sebagainya.
Persyaratan jadi seorang LEBE minimal harus berusia 20 – 42 tahun selebihnya tidak bisa. Yang lebih utama dan penting menjadi catatan seorang Lebe harus paham betul soal AGAMA, karena lebe harus siap memimpin DOA apabila ada orang yang mati atau meninggal dunia.
Demikian juga sosok lebe sebaiknya orang lokal, tapi kalau dirasa sulit ditemukan yang menimbulkan kekosongan fungsi lebe disuatu kelurahan atau desa akibat dari sulit ditemukannya sosok Lebe bisa diambil dari Desa Tetangga atau lain desa yang kemudian dirembug melalui rapat Desa/Kelurahan untuk mencari solusi agar sosok keberadaan Lebe bisa terwujud.
Demikian, semoga bermanfaat, …
Adalah Program/Proyek pemerintah yang digelontorkan untuk pembangunan phisik atau Infrastruktur di Desa/Kelurahan yang bersumber dari APBN. Besarnya Dana Desa untuk masing-masing Desa/Kelurahan ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya Luas Wilayah, Kesulitan Geografis, Angka Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk. Yang perlu diingat bahwa Penerimaan Dana Desa/Kelurahan dihitung berdasarkan aturan yang telah ditentukan dalam Perundang-undangan yang berlaku, sehingga nominal penerimaan masing-masing desa/kekurahan berbeda-beda.
PENCAIRAN DANA DESA dibagi dalam dua termin, yaitu Pencairan Tahap SATU dan Pencairan Tahap DUA. Prosedur Pencairan yaitu dengan menggelontorkan Langsung ke Rekening Desa/Kelurahan, dimana khusus Pencairan Tahap Berikutnya atau Tahap Dua permohonan pencairan harus disertai Bukti berupa Lampiran Administrasi Laporan Dana Desa Untuk Tahap Sebelumnya atau Tahap Satu sesuai jadwal yang sudah ditentukan, sedangkan untuk Pencairan Tahap Awal atau Tahap Satu terlebih dulu menyusun APBDes sebagai syarat untuk pencairan dana dimaksud yang pada prakteknya masih banyak Desa/Kelurahan yang belum siap membuat APBDes ini, tentu harus ditopang PENDAMPINGAN dari Tingkat yang lebih tinggi seperti dari Petugas Kecamatan dalam hal ini Kasi PMD untuk membimbing SDM yang ada di Desa/Kelurahan terutama Urusan Keuangan dan Sekretaris Desa/Kelurahannya biar mampu merangkai angka-angka yang ideal dalam mengelola DD dan ADD ini agar tepat sasaran.
PASKA PENCAIRAN harus segera disusun RAB (Rancangan Anggaran Belanja) dan didukung berkas-berkas lain seperti Gambar Teknis Proyek yang akan digarap, Susunan Kepanitiaan atau Tim Pelaksana Proyek Infrastruktur yang akan menjadi peran masing-masing dalam tugas, seperti siapa yang menjadi Penanggungjawab, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
Mari Kita sukseskan Pembangunan Desa, agar infrastruktur kita di desa/kelurahan bisa berjalan dengan baik dan lancar , ….
Bagi Anda yang punya KTP elektronik, jangan khawatir, walopun Anda pengguna KTP Elektronik sebelumnya yang masih ada Keterangan Masa Berlakunya, tidak perlu melakukan tindakan apa-apa selama tidak ada perubahan identitas Anda dan Tidak Perlu melakukan Aktifasi apapun dan KTP Anda tetap berlaku serta Aman.
